KOTA BEKASI — Profesionalitas dan integritas menjadi tuntutan bagi sekitar 8.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi setelah menyelesaikan orientasi tahun 2026. Seluruh rangkaian pembekalan berlangsung selama kurang lebih empat bulan dalam 10 gelombang. Kegiatan ditutup secara virtual melalui Zoom dari Command Centre Pemerintah Kota Bekasi, Rabu (2/9/2026). Orientasi memberikan sejumlah materi dan pengalaman untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai tugas serta tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah. Bekal tersebut diharapkan membantu para PPPK beradaptasi dengan lingkungan kerja sekaligus menjalankan pelayanan publik secara tepat. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan bahwa penyelesaian orientasi bukan menjadi akhir dari proses pengembangan kompetensi. Menurutnya, tantangan yang lebih nyata akan muncul ketika setiap peserta kembali ke unit kerjanya dan berhadapan langsung dengan tuntutan pekerjaan maupun kebutuhan masyarakat. “Setelah orientasi ini selesai, tantangan yang sebenarnya adalah ketika saudara-saudara kembali ke unit kerja masing-masing. Tunjukkan kompetensi, integritas, dan semangat melayani,” ujar Tri. Ia mengapresiasi seluruh peserta yang mengikuti rangkaian kegiatan dengan baik. Penghargaan juga diberikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat, BKPSDM Kota Bekasi, serta pihak lain yang mendukung pelaksanaan orientasi. Hasil penilaian BPSDM Jawa Barat bersama BKPSDM Kota Bekasi menunjukkan capaian peserta yang memuaskan. Hal itu menjadi gambaran bahwa para PPPK memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan tugas sesuai bidangnya. Tri meminta hasil tersebut dijadikan motivasi untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas kerja. Para pegawai juga diharapkan mampu menjaga etika, disiplin, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan. Dengan selesainya orientasi, Pemerintah Kota Bekasi berharap keberadaan ribuan PPPK dapat memperkuat kinerja perangkat daerah serta menghadirkan birokrasi yang semakin profesional dan responsif terhadap kepentingan warga.