ARAHBEKASI – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penyesuaian strategi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah pergantian kepemimpinan di lembaga tersebut.
Kepala BGN Nanik S. Deyang bersama jajaran baru langsung melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Hasilnya, sejumlah kebijakan baru disiapkan dengan fokus pada efisiensi anggaran, peningkatan kualitas layanan, serta pemerataan manfaat bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Salah satu keputusan penting yang diambil adalah moratorium atau penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan dapur MBG baru. Kebijakan ini dilakukan agar BGN dapat lebih dahulu menata dan mengevaluasi dapur yang telah beroperasi di berbagai daerah.
Saat ini lebih dari 27 ribu dapur MBG telah aktif. Namun, BGN menilai masih diperlukan pembenahan untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, dan tata kelola yang baik.
Selain melakukan penataan infrastruktur program, BGN juga mengubah orientasi pelaksanaan MBG. Jika sebelumnya fokus diarahkan pada perluasan jumlah penerima manfaat, kini perhatian lebih besar diberikan pada kualitas pelaksanaan program.
Target 82,9 juta penerima manfaat yang sebelumnya ditetapkan tidak lagi menjadi prioritas utama. Sebaliknya, BGN menekankan pentingnya memastikan makanan yang disalurkan memiliki kualitas gizi yang baik serta diproduksi melalui sistem yang memenuhi standar kesehatan.
Untuk mendukung langkah tersebut, evaluasi akan dilakukan terhadap dapur yang dinilai belum memenuhi standar operasional. Penguatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dapur juga menjadi bagian dari agenda perbaikan.
Di sisi lain, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi fokus utama pengembangan program ke depan. BGN menilai distribusi dapur dan layanan MBG selama ini masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah 3T belum memperoleh layanan secara optimal.
Selain memperluas jangkauan ke wilayah 3T, BGN juga memberikan prioritas kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok tersebut dinilai membutuhkan intervensi gizi yang lebih intensif karena berpengaruh langsung terhadap kualitas kesehatan dan perkembangan anak pada masa awal kehidupan.
BGN juga akan melakukan peninjauan terhadap sasaran penerima manfaat, termasuk kemungkinan evaluasi program di sekolah-sekolah yang berasal dari kelompok ekonomi mampu. Langkah ini dilakukan agar alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.
Perubahan strategi tersebut menjadi penanda arah baru pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang tidak hanya berorientasi pada perluasan cakupan, tetapi juga pada kualitas layanan dan pemerataan manfaat di seluruh wilayah Indonesia.
