KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi berharap rencana penyesuaian tarif Transjabodetabek dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang setiap hari mengandalkan transportasi publik untuk beraktivitas di Jakarta.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto saat menanggapi wacana kenaikan tarif Transjabodetabek yang tengah dikaji oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Tri mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung guna memperoleh penjelasan mengenai latar belakang munculnya rencana penyesuaian tarif tersebut.
“Pak Gubernur sudah berbicara dengan saya. Bersama Sekretaris Daerah, kami juga telah berdiskusi mendalam mengenai hal ini,” ujar Tri Adhianto, Senin (15/6/2026).
Menurut Tri, salah satu faktor yang melatarbelakangi munculnya wacana kenaikan tarif adalah tingginya beban subsidi yang harus ditanggung Pemprov DKI Jakarta dalam penyelenggaraan layanan transportasi publik.
Ia menjelaskan, biaya operasional riil untuk melayani satu penumpang Transjabodetabek mencapai sekitar Rp15.000 per perjalanan. Sementara tarif yang saat ini dibayarkan masyarakat masih sebesar Rp3.500.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp11.500 hingga Rp12.000 untuk setiap perjalanan penumpang.
“Beredar informasi seolah-olah subsidi ini akan dicabut. Jika dihitung secara ekonomi, tarif yang seharusnya diterapkan berada di kisaran Rp13.500 sampai Rp15.000 per penumpang,” katanya.
Meski demikian, Tri menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai kenaikan tarif. Seluruh opsi masih berada dalam tahap pembahasan dan kajian oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurutnya, keberadaan Transjabodetabek memiliki arti penting bagi masyarakat Bekasi. Selain menjadi moda transportasi andalan bagi para pekerja komuter, layanan tersebut juga berkontribusi dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menekan kemacetan di kawasan Jabodetabek.
Karena itu, ia berharap kebijakan yang nantinya diambil mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan operasional transportasi publik dan keterjangkauan biaya bagi masyarakat.
“Pak Gubernur pun memahami bahwa transportasi publik berperan besar untuk mengurangi kemacetan. Oleh karena itu, penyediaan layanan yang baik tetap harus menjadi perhatian dan didukung bersama,” ujarnya.
Pemerintah Kota Bekasi akan terus memantau perkembangan pembahasan tersebut dan siap berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta agar kepentingan warga Bekasi sebagai pengguna utama Transjabodetabek tetap menjadi perhatian dalam proses pengambilan keputusan.
