KOTA BEKASI – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bekasi, Dr. Sulvia Triana Hapsari, S.H., M.Hum., mendeklarasikan dukungan terhadap pembinaan sekaligus pemenuhan hak atlet penyandang disabilitas melalui Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA) Kota Bekasi 2026. Sulvia mengikuti rangkaian PEPARPEDA sejak pembukaan di GOR Bang Yan, Kompleks Stadion Patriot Candrabhaga, Senin (3/8/2026), hingga penutupan pada Kamis (6/8/2026). Kegiatan tersebut ditutup secara resmi oleh Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe bersama Kajari Kota Bekasi. Momentum itu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Kejaksaan dalam membangun ekosistem olahraga yang inklusif dan berkeadilan. Kejari Kota Bekasi memandang dukungan kepada atlet disabilitas tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Kehadiran institusi penegak hukum juga diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak konstitusional kelompok rentan serta mencegah diskriminasi dalam pembinaan olahraga. Komitmen tersebut telah dibangun sejak audiensi Kejari dengan National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kota Bekasi pada 6 Oktober 2025. Sinergi kemudian diperkuat melalui kunjungan Sulvia ke Kantor NPCI Kota Bekasi pada 13 Mei 2026. Pertemuan itu membahas penguatan pembinaan atlet, optimalisasi dukungan Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, serta pendampingan hukum bagi tata kelola organisasi olahraga yang transparan dan akuntabel. Sulvia menilai atlet penyandang disabilitas telah menunjukkan dedikasi, disiplin, dan semangat juang yang tinggi. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan setara, perlindungan, akses pembinaan, dan dukungan berkelanjutan agar mereka dapat mengembangkan potensi tanpa terkendala diskriminasi. Langkah tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Bagi Kejaksaan, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penindakan, tetapi juga perlindungan, pemberdayaan, dan penguatan keadilan sosial. Komitmen itu akan diteruskan Sulvia dalam tugas barunya sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.