KOTA BEKASI – Arah pengembangan industri olahraga nasional mulai diperkuat pemerintah melalui penyusunan Desain Besar Pengembangan Industri Olahraga. Kebijakan tersebut memberi konteks strategis bagi penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat 2026, termasuk bagi Kota Bekasi sebagai penyelenggara utama.
Kick-off penyusunan desain besar tersebut dilakukan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir di Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).
Erick mengatakan, pembangunan industri olahraga membutuhkan sinergi lintas sektor. Kemenpora juga terus membangun kerja sama dengan Kementerian Pariwisata untuk mengembangkan sport tourism sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, penyelenggaraan event olahraga harus mampu menciptakan dampak yang melampaui arena pertandingan.
“Jangan juga sebuah event ini hanya melambung sendiri tetapi tanpa memayungi seluruh kegiatan masyarakat daerah,” ujar Erick.
Pandangan tersebut relevan dengan Porprov XV Jabar 2026 yang akan berlangsung pada 7–20 November 2026. Sebagai pesta olahraga terbesar tingkat provinsi, Porprov melibatkan pergerakan atlet, ofisial, panitia dan pendukung dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Bagi Bekasi, tingginya mobilitas selama penyelenggaraan berpotensi memberikan efek ekonomi terhadap hotel, restoran, transportasi, perdagangan, UMKM serta berbagai layanan pendukung lainnya.
Pemerintah pusat sebelumnya mencatat penyelenggaraan MotoGP Mandalika mampu menghasilkan dampak ekonomi hampir Rp5 triliun. Capaian tersebut menjadi salah satu gambaran bagaimana event olahraga dapat memberi nilai ekonomi ketika dikelola dalam ekosistem yang terintegrasi.
Porprov tentu memiliki skala berbeda, namun prinsip pengembangannya tetap relevan. Event olahraga daerah dapat menjadi instrumen promosi wilayah sekaligus penggerak ekonomi lokal.
Dengan posisi sebagai penyelenggara utama, Kota Bekasi memiliki kesempatan menjadikan Porprov XV Jabar 2026 tidak hanya sebagai panggung prestasi atlet, tetapi juga bagian dari pembangunan industri olahraga dan sport tourism di tingkat daerah.
