CIMAHI – Pemerintah Kota Bekasi memperkuat komitmen pencegahan korupsi pada sektor pertanahan dan tata ruang melalui keikutsertaan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam rapat koordinasi tingkat Jawa Barat. Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan, Tanah, serta Tata Ruang untuk Mendorong Perekonomian Wilayah Jawa Barat tersebut dihadiri kepala daerah se-Jawa Barat. Forum ini membahas penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sektor pertanahan menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum, pemanfaatan ruang, investasi, serta pelayanan publik. Dalam kesempatan itu, Tri Adhianto bersama 26 kepala daerah lainnya menandatangani komitmen bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penandatanganan disaksikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Komitmen tersebut diarahkan pada pembaruan dan validasi data pertanahan yang akurat, transparan, dan terintegrasi. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat sistem pengelolaan tata ruang agar potensi penyimpangan dapat ditekan sejak awal. Selain itu, sembilan program kerja prioritas akan dijalankan oleh masing-masing pemerintah daerah dengan memperhatikan kondisi wilayah. Koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, dan KPK menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya. Dedi Mulyadi menyatakan, pengelolaan administrasi pertanahan yang tertib akan berdampak pada terciptanya iklim investasi yang sehat. “Pencegahan korupsi harus dimulai dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penataan administrasi pertanahan serta tata ruang yang baik akan memberikan kepastian hukum, meminimalisasi potensi penyimpangan, sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Dedi. Tri Adhianto menegaskan Pemkot Bekasi siap mendukung keterbukaan data, pengawasan, dan kolaborasi lintas lembaga untuk menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang memberi manfaat bagi masyarakat.