ARAHBEKASI – Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO). Keikutsertaan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia dalam pembahasan arah pengembangan dan tata kelola kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di tingkat global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan Indonesia bergabung dalam WAICO merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu.
Menurut Airlangga, status sebagai founder member memberikan peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan akses sejak awal terhadap berbagai pembahasan mengenai perkembangan AI dunia.
"Dengan menjadi founder, kita tentu mempunyai akses pertama terhadap seluruh pembicaraan mengenai perkembangan daripada AI itu sendiri," ujar Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Jumat (17/7/2026).
Airlangga menjelaskan, keterlibatan Indonesia juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong tata kelola dan pengembangan AI yang inklusif serta bertanggung jawab. Kemajuan teknologi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat secara luas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing nasional.
Pengembangan AI, menurutnya, membutuhkan kerja sama internasional agar kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan secara bersama. Prinsip tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan bahwa penguasaan teknologi, termasuk AI, harus diarahkan sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Indonesia juga melihat keikutsertaan dalam WAICO sebagai peluang untuk ikut menjembatani kesenjangan digital. Sebagai negara pendiri, Indonesia memiliki kesempatan berkontribusi dalam penyusunan kebijakan serta tata kelola AI global sehingga perkembangan teknologi tidak semakin memperlebar digital divide.
Dokumen pendirian WAICO ditandatangani bersama perwakilan sekitar 29 negara. Dari kawasan ASEAN, Indonesia bergabung bersama Malaysia, Kamboja, Myanmar, dan Laos. Sejumlah negara dari kelompok maupun kawasan EAEU, BRICS, Afrika, Amerika Latin, hingga Timur Tengah juga turut berpartisipasi. Pendaftaran sebagai anggota pendiri masih dibuka hingga 31 Juli 2026.
Keikutsertaan Indonesia berlangsung di tengah pertumbuhan pesat ekonomi digital nasional. Nilainya diproyeksikan meningkat dari sekitar US$130 miliar pada 2026 menjadi US$366 miliar pada 2030.
Pemerintah sebelumnya telah menjalankan program Industri 4.0 sejak 2018. Saat ini, roadmap nasional AI juga tengah dimatangkan agar pemanfaatan kecerdasan buatan semakin terarah dan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.
