BOGOR – IPB University menegaskan bahwa institusi pendidikan tersebut tidak terlibat dalam pengelolaan operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Peran IPB dalam program nasional tersebut lebih difokuskan pada pengembangan kajian akademik, riset, dan penguatan sistem pemenuhan gizi nasional.
Penegasan itu disampaikan dalam forum dialog terbuka antara pimpinan kampus dan mahasiswa yang digelar di Gedung Startup Center, Kampus Taman Kencana, Bogor. Dialog tersebut dilakukan untuk meluruskan berbagai informasi yang berkembang di masyarakat terkait posisi dan keterlibatan IPB dalam program MBG.
Rektor IPB University, Dr Alim Setiawan Slamet, mengatakan sejak awal kampus telah memutuskan untuk tidak terlibat langsung dalam operasional SPPG dengan mempertimbangkan berbagai risiko teknis, termasuk aspek keamanan pangan.
“Kami membuka ruang dialog karena banyak informasi yang beredar belum utuh sehingga memunculkan kesalahpahaman. Karena itu, kami merasa perlu menjelaskan posisi IPB secara terbuka kepada mahasiswa dan masyarakat,” kata Alim.
Menurutnya, kontribusi IPB dalam program MBG diwujudkan melalui pembentukan Center of Excellence (CoE) Pemenuhan Gizi Nasional bersama Badan Gizi Nasional, Bappenas, Unicef, dan sejumlah mitra lainnya.
Melalui CoE tersebut, IPB berperan dalam penyusunan kajian akademik, pengembangan standar mutu, pelatihan sumber daya manusia, hingga penguatan sistem pengawasan berbasis data. Kampus juga mendorong pembentukan pusat-pusat keunggulan serupa di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur.
Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, Kesehatan, dan Halal IPB University, Prof Erika B Laconi, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tugas utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penguatan sistem pengendalian mutu.
Ia menilai mahasiswa dan sivitas akademika memiliki ruang besar untuk berkontribusi melalui penelitian, inovasi pangan, pengawasan lapangan, serta pengembangan startup berbasis pangan dan gizi.
Sementara itu, terkait pengelolaan SPPG, IPB menjelaskan bahwa pembangunan dan operasionalnya dilakukan oleh PT Bogor Life Science and Technology (BLST), perusahaan holding milik IPB, melalui yayasan yang dibentuk secara khusus dan berbadan hukum terpisah.
Direktur PT BLST, Dr Luhur Budijarso, mengatakan pengembangan SPPG telah melalui kajian risiko yang matang selama lebih dari satu tahun. Menurutnya, model yang dibangun tidak hanya berorientasi pada operasional dapur, tetapi juga pada penguatan ekosistem agribisnis dan rantai pasok pangan yang berkelanjutan.
“Tujuannya adalah membangun value chain yang melibatkan petani, peternak, dan UMKM lokal sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih luas,” ujarnya.
BLST juga menegaskan bahwa lokasi SPPG tidak berada di dalam lingkungan kampus, tidak menggunakan fasilitas maupun sumber daya IPB, serta bukan diperuntukkan bagi pengadaan MBG untuk mahasiswa.
Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IPB menyatakan dialog terbuka tersebut penting untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai posisi kampus dalam program MBG sekaligus mendorong keterlibatan mahasiswa dalam mengawal implementasi kebijakan pemenuhan gizi nasional.
